PROSES PERPANJANGAN DAN ENDORSMENT SERTIFIKAT KAPAL TUGBOAT PADA KANTOR KSOP KELAS II SAMARINDA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 21 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal.
Peraturan Tentang Keagenan No.KM 33 Tahun 2001 Bab V, Pasal 45 Ayat 1 Sampai 4
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.
Bahtera. (2020). Inaportnet. https://Inaportnet.dephub.go.id/site. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Dephub. (2020). Pusat data.https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Wijayanti,M.(2016).Pengertian.form.https://mitadwijayantiblog.wordpress.com/2016/pengertian.dokumenkapalasing.Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab 1 Tentang Ketentuan Umum.
Salim, A. (1993). Manajemen Transportasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
Toby. T. (2018). Pengertian https://id.scrib.com/doc/201648927/Keagenan Kapal. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 Tentang Penerapan inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186
Piaratama, C. D., & Sukrisno, S. (2019). Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara tbk Cabang Ba uwangi. Jurnal Manajemen Volume 2, No 1, April 2019, 2, 1-8.
Prayogo, R. A., Cito, C., & Nur, M. (2020). Proses Pengurusan Perpanjangan Sertifikat. Journal of Maritime and Education Vol. 2 No. 1, Februari 2020, 2, 93-98.
R.P.Suyono. (2005). SHIPPING Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta: Victory Jaya Abadi.
Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo. Panduan Praktis Menyusun Standar Oprasional Proses (SOP) Instansi Pemerintah. Yogyakarta. Total Media. 2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Miles, M. A. (1994). Miles and Huberman (1994)- Chapter 4.pdf. In Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. In Pemerintah Republik Indonesia.
DOI: https://doi.org/10.46964/jmarit.v11i2.1373
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Maritim
Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda