ANALIS KRITIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ERA OTONOMI DAERAH
Abstract
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: (a) mengetahui tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara di era otonomi daerah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, (b) mengetahui rumus yang sesuai digunakan dalam untuk rasio tingkat kemandirian pemerintah daerah. dan (c) melakukan kritikan terbadap rumus tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Metode peneliuan menggunakan kualitatif positivistik, melalui pendekatan feaomeoologi atas dokwnen, observasi, wawancara mendalam, pengumpulan data menggunakan dokumen, melalui arsip (baik dalam bentuk baraog cetakan maupun rekaman), data gambar/foto. Dokumen yang digunakan sangat penting sebagai rekaman peristiwa masa lalu yang telah dilakukan aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menemukan tingkat kemandirian kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2005 sebesar 1,81%; tahun 2006 sebesar 2,41%; tahun 2007 sebesar 3,65%; tahun 2008 sebesar 3,28%; tahun 2009 sebesar 3,13%; tahun 2010 sebesar1,90%, dan tahun 2011 sebesar 2,70%. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 tampak rata terlihat rasio kemandirian adalah rendah sekali, dengan pola hubungan instruktif. Kesimpulan, deengan demikian pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara di era otonomi belum bisa mandiri. Hal ini terjadi karena ketidakimbangan rumus yang digunakan oleh para pakar di atas. Oleh karena itu, perlu memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini tampak dari hasil perhitungan di atas bahwa semua daerah di Indonesia tidak akan bisa mandiri.
Kata kunci :kritis kemandirian., keuangan pemerintah daerah.
Full Text:
PDFReferences
Actisasmita, Rahardjo. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka Cipta
Covey, Stephen R. 2005. The 8th. Habit Melampai Efektivitas Menggapai Keagungan. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka.
Devas. 1989. Penelitian Tentang Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Memberi Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah
Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: UPP AMP YKPN
Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. 2012. Alamtansi Sektor Publik A.lamtansi Keua:igan Daerah, Jakarta: Salemba Empat
Maharani, L.sila. 2011. http://lailamaharani.blogsoot.com/2011/05/otonomi-daerah.html Diakses 01 April 2012
Peraturan Presiden Rf Norn.or 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.
Siregar, Laksmini D. 2005. Menyfngkap Subjektivitas Fenomena. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebeias Maret Surakarta
Supardi, 2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UIl Press.
Suparmoko. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Edisi 5 Peneroit BPFE. Yogyakarta.
Suprapto, Tri. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Steman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakuitas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia
Tim Rri.ma Pena.2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Cita Media Press.Jakarta.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Widarta. 2001. Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah, Jakarta Larela Pustaka Utam
Refbacks
- There are currently no refbacks.