PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR ONLINE TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Beni. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, edisi 1. Tausiah. Jakarta.
Suyono, R. P. (2005). Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi III, Jakarta
Jurnal:
Anggaraini, S. D., & Lubis, L. (2022). Efektivitas Program Inaportnet dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kota Surabaya. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 25-30.
Mardhiyah, I., Kosman, R. A., & Bachri,
B. (2021). Analisis Penerapan Surat Persetujuan Berlayar Online Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. JURNAL KARYA ILMIAH TARUNA ANDROMEDA, 5(2), 44-54.
Putri, L. R. (2020). Pengaruh pariwisata terhadap peningkatan PDRB Kota Surakarta. Cakra Wisata, 21(1).
Putri, N. N. P. N. N. (2022). Implementasi Pelayanan Inaportnet Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 8(2), 1-5.
Setyawan, M. W., & Aziz, R. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Kapal SPOB. Seroja VI Di PT Arpeni Pratama Ocean Line Cabang Merak. Muara: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, 3(1), 25-31.
Tugas Akhir:
Andrianto, Dwi. (2022). Efektivitas Pelayanan Kantor KSOP Kelas II Samarinda Dalam Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa.
Hermanto, Novri, Ramalia. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar Dengan Menggunakan Inaportnet Pada KSOP Kelas II Samarinda.
Perundang - undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Menteri 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Ototritas Pelabuhan
Peraturan Menteri 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online
Peraturan Menteri 71 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Syahbandar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan
Web:
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). https://kbbi.web.id/efektif
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). https://kbbi.web.id/sistem
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). https://kbbi.web.id/pengaruh
DOI: https://doi.org/10.46964/jmarit.v13i2.1904
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Maritim
Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda