PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN  SUMBER DAYA PESISIR

Indrawati Indrawati; Herdi Syam; Fabiola Bulimasena Luturmas

doi:10.46964/jmarit.v13i2.1905

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR

Indrawati Indrawati, Herdi Syam, Fabiola Bulimasena Luturmas

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau dan luas wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya. Dengan sumber daya pesisir dan lautan tersebut seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan. Namun, sayangnya hingga saat ini sumber daya tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang menjadi dasar pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menyajikan data secara naratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil dari penelitian ini adalah mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir arti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Keywords

Perlindungan Hukum, Hak-Hak Masyarakat Pesisir, Sumber Daya Pesisir.

Full Text:

PDF

References

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Volume 17 Nomor 33 Januari-Juni 2018.

Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi

Dyah Octorina dan A´an Efendi, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Indrawati, I. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Syahbandar Dalam Perlindungan Lingkungan Maritim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Wilayah Indonesia. Jurnal Maritim, 13(1), 34-46.

Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jurnal Hukum, 2(1).

Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), 181-197.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Rahmah, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25.

Sabet, F. B. A. S., & Ari, W. P. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. OECONOMICUS Journal of Economics, 6(2), 74-85.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DOI: https://doi.org/10.46964/jmarit.v13i2.1905

Refbacks

There are currently no refbacks.