ANALISIS PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH KUTAI KARTA-NEGARA
Abstract
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui jenis pinjaman yang dilakukan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dan mengetahui kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan dikarenakan tidak ada pinjaman jangka panjang maupun jangka menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka tidak ada hasil dalam perhitungan DSCR, sedangkan Hasil dari Analisis Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 s/d 2017 menunjukkan nilai yang sangat tidak baik. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 312,92% dan paling rendah pada tahun 2015 dengan nilai rasio sebesar 26,73% dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat mengandalkan PAD dalam pengembalian kewajiban jangka pendek. Hasil dari Analisis Utang terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2012 s/d 2017 menunjukkan nilai yang sangat baik. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 16,07% dan paling rendah pada tahun 2015 dengan nilai rasio sebesar 1,67% dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengandalkan Pendapatan Daerah dalam pengembalian kewajiban jangka pendek.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ariwibawa, Benedictus Didik. 2005. Kapasitas Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
B, Andi Melisa Anastasya. 2012. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumbang.Universitas Hasanuddin.
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2. PT. Indeks Permata Puri Media, Jakarta.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 3. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Mahsun Moh, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. Akuntansi Sektor Publik Edisi3. BPFE, Yogyakarta.
Manuhutu, Yerimias dan Desry J. Louhenapessy. 2013. Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Dan Variaber-Variabel Makro Ekonomi Yang Mempengaruhinya Di Kota Ambon. Universitas Patimura.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (Modul 3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah).
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2017 Tentang Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.
Sutedi, Adrian.2012. Hukum Keuangan Negara Edisi 2. Sinar Grafika. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://keuda.kemenda gri.go.id/asset/dataupload/paparan/modul-penerapana-kuntansi-berbasis akrual/modul3/13.SAPDKewajiban.
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://staff.blog.ui.a c.id/martani/files/2014/02/Lampiran-I_Permendagri-64-tahun2013.
https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jdih.kem enkeu.go.id/fullText/2017/121~PMK.07~2
DOI: https://doi.org/10.96964/jamdi.v1i1.192
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JAMDI(Jurnal Akuntansi Multi Dimensi)
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda.
Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Samarinda, Kalimantan Timur
email : jamdipolnes@gmail.com
contact : +6281350093832