MAPPING PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2018
Abstract
The purpose of this research is to analyze the effect of the original regional income (PAD) on Capital Expenditure. The data used in this study are secondary data sourced from the 2014-2018 APBD Realization Report Documents issued by the Directorate General of Fiscal Balance. The analytical method used is descriptive statistics, K-Means, multiple linear regression. The results of this study are that there are 4 clusters that are formed, namely Cluster 1, there are 2 districts / cities with other potential that have high legitimate PAD, Cluster 2 there is 1 district / city with high potential of Separate Regional Wealth Management Results, Cluster 3 exists 6 Districts / cities with conditions that have very low PAD potential and Cluster 4 have 1 Regency / city with rich Regional Tax and Regional Retribution. The results of the next study were obtained by a constant value of 520031.075, determination coefficient (R2) of 0.188 or 18% with the results of the t-test showing that for X1 the t-value < t-table (0.52422 < 2.412) with sig. (0.60270 > 0.05), X2 obtained the value of t-count < t-table (-1.50343 < 2.412) with sig. (0.13971 > 0.05), X3 obtained a t-count value < t-table (0.38560 < 2.412) with sig. (0.70161 > 0.05), X4 obtained t-count value > t-table (2,97733 > 2,412) with sig. (0.00467 < 0.05) and the results of the F-test obtained by the value of f-count > f-table (3.83542 > 2.61) with the value of sig. (0,00914 < 0,05) means that simultaneously PAD has an effect on Capital Expenditures.
Keywords: K-Means, PAD, Regional Wealth, Capital Expenditure
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arif, Bahtiar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit. Salemba Empat: Jakarta.
Anggoro Dwi, Dimas. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Penerbit UB Press: Malang.
Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
Baratakusumah, Deddy Supriady. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Fatmasari. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulaun Riau. Universitas Maritim Raja Ali Hji: Riau.
Firdausya, Carunia Mulya. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta
Gudono.2011. Analisis Data Multivariat. Yogyakarta: BPFE
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
Hasanah. 2013. Skripsi: Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Sisa Lebi Pembiayaan Anggaran (SiLPA)Terhadap Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur. Jurusan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda: Samarinda.
Handayani Putri Sri, Fahlevi Heru. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 4(2) : 45-50.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta.
-------------, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Mamoto Yossi Sandry, Tolosang Krest. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bolaang Mangondow. Universitas Sam Ratulangi: Manado
Putteri Mustika Luri, Suzan Leny. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Bandung. Jurnal e-Proceeding of Management. (2)1: 174-183. Univeristas Telkom: Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akuntansi Standar Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Setiawan, Irfan. 2018. Handbook Pemerintahan Daerah, Penerbit WR : Yogyakarta
Sudaryo, Yoyo. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Penerbit ANDI: Yogyakarta
Sugiarto. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit ANDI: Yogyakarta
Singgih, Santoso. 2000.SPSS Statistik Multivariat. Penerbit PT Elex Media Komputindo: Jakarta
Sugiyono. 2017. Metode Penelititan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit ALFABETA: Bandung
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Inonesia : Jakarta.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
www.djpk.kemenkeu.go.id
www.anggaran.depkeu.go.id
http://kaltim.atrbpn.go.id
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Eksis
-------------------------------------------------------------------
ISSN: 0216-6437 (PRINT)
ISSN: 2722-9327 (ONLINE)
-------------------------------------------------------------------
Jurnal EKSIS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
-------------------------------------------------------------------