FENOMENOLOGY OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Pendekatan Kualitatif Asymetrical Fiscal Decentralization Theory)
Abstract
Peneliti menggunakan alat analisis fenomenologi. Metode fenomenologi berangkat pada pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang nampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu. Tahapan yang dilakukan adalah (pertama) menentukan latar belakang tuntutan otonomi khusus, (kedua) pemahaman pemaknaan informan, (ketiga) analisis dengan kajian teori. Informan penelitian ini terdiri dari wakil eksekutif, legislative, akademisi dan masyarakat umum yang mengetahui konteks penelitian.
Hasil penelitian menyimpulkan : Pertama, Kekhususan Kalimantan Timur yang menjadi dasar tuntutan otsus adalah : (1) Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam, (2) Rusaknya lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, (3) Luas wilayah Kalimantan Timur dan kurangnya infrastruktur, (4) Kalimantan Timur sebagai daerah perbatasan dengan Negara tetangga, (5) Kaltim sebagai pintu gerbang Kalimantan dan perubahan konsep pembangunan Indonesia baru. Kedua, Perbedaan Aceh dengan Kalimantan Timur terlihat pada lima kekhususan hak keuangan, sedangkan perbedaan Papua dengan Kalimantan Timur terlihat empat kekhususan. Ketiga, Tuntutan otonomi khusus lebih tepat jika diatas namakan oleh rakyat kaltim diluar pemerintah provinsi, keterwakilan lembaga swadaya masyarakat, keterwakilan profesi, akademisi, bupati dan walikota, legislative kota dan kabupaten, pemerintahan desa pemerintah kabupaten dan kota. Keempat Harapan masyarakat kepada pemerintah dapat disimpulkan (1) Tuntutan otonomi khusus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, (2) Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 telah memberikan dampak yang lebih baik terutama berkaitan dengan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan walaupun masih pada batasan yang standar, (3) Masyarakat berharap tuntutan otonomi khusus dapat dengan segera membangun infrastruktur yang saat ini belum terselesaikan, (4) Masyarakat berharap koordinasi antara SKPD dan antar pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi, (5) Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah harus lebih memperhatikan skala prioritas.
Keyword : Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Asymmetrical Fiscal Decentralization
Full Text:
PDFReferences
Chaparro, J.C., Smart, M., Zapata, J. G. 2004. Intergovernmental Transfer and Municipal Finance in Columbia, ITP Paper 0403.
Christy, A., Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Konferensi Nasional UKWMS, Surabaya.
Departemen Keuangan RI. 2004. Dasar-Dasar Keuangan Publik. LPKPAP-BPK, Jakarta.
Diskominfo Kaltim. 2015. Rusmadi Akui Terjadi Kemajuan Penyerapan Anggaran 5 Tahun Terakhir. http://diskominfo.kaltimprov.go.id. Didownload tanggal 18 april 2015
Fjeldstad, O.H. 2001. Intergovernmental Fiscal Realtion in Developing Countries. Working Paper No. 11.
Friedrich, P., Kaltschuetz, A., Nam, C.W. 2004. Significance and Determination of Fees For Municipal Finance. Working Paper No. 1357.
Joachim Wehner. 2000. Asymetrical Devolution, Development Souhthern Africa. Vol 17 : No. 2 Juni 2000.
JPP-UGM. 2010. Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
JPP-UGM. 2012. Desentralisasi Asimetris yang Mensejahterakan: Aceh dan Papua. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
Kadafi, Muhammad. 2012. Permasalahan Keuangan Negara dan Daerah. Jurnal Eksis, Vol.8 No.2.
Kausar. 2006. Perjalanan Desentralisasi Di Indonesia. Lemhanas.
Kumbang, Benny. 2015. H. Awang Faroek Ishak Gubernur Kaltim,
Otsus Kaltim Untuk Indonesia. http://www.mensobsession.com. Didownload tanggal 22 april 2015
Lalvani, M. 2002. The Flypaper Effect: Evidence From India, Public Budgeting and Finance, Vol 22 : No. 3.
Lewis, B.D. 2005. Indonesian Local Goverment Spending, Taxing and Saving: An Explanation of Pre-and Post-decentralization Fiscal Outcome. Asian Economics Jurnal, Vol 19 : No 3.
McGuire. 2002. Fiscal Decentralization in Spain: An Asymmetric Transition to Democracy. University of Illinois, Chicago.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Prud’homme, R. 1995. The Dangers of Fiscal Decentralization. The World Bank Research Observer, Vol 10 : No. 2.
Sidik, M., 2002. Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah Seminar Nasional Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta 20 April 2002
Sidik, M., Simanjuntak, R., Mahi, B.R., Brodjonegoro, B. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Kompas. Jakarta.
Sukidin, S. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Insan Cendekia. Surabaya.
Sumardjoko, Imam. 2014. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Ideks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Proceding Simposium Nasional Akuntansi di Lombok.
Tadjoedin, M.H., Suharyo, W.I, Mishra, S. 2001. Aspirasi terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia. Working Paper No. 1.
Yani, A. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kaho, J. R. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta, Polgov JPP Fisipol UGM.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ekonomi, Sosial dan Bisnis
-------------------------------------------------------------------
ISSN: 0216-6437 (PRINT)
ISSN: 2722-9327 (ONLINE)
-------------------------------------------------------------------
Jurnal EKSIS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
-------------------------------------------------------------------