PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN PERBUP NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA DESA (Studi Empiris: Pemerintah Desa Embalut Kabupaten Kutai Kartanegara)
Abstract
The objectives achieved in this study were to determine the application of Embalut Village financial management based on Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management and Perbup Number 8 of 2018 concerning village fund allocation. For problem solving methods this research was conducted by combining observations, interviews, documentation and triangulation theory. Collecting data in this study using in-depth interviews, which are assisted by a recorder. The results of the discussion that have been described are: (a) village financial planning has been carried out with the principles of community participation and openness, (b) in the implementation of the village government has applied the principle of accountability for revenues and expenditures, but can be seen from the realization of the implementation of the budget allocation for village funds have not been optimally absorbed, especially in the field of implementation of development activities, (c) the administration has been carried out and is periodically accounted to the village head and the community, (d) reporting on the realization of the APBDesa implementation has been submitted to the community as a form of the process of implementing the APBDesa implementation, (e) for accountability reports on the realization of the APBDesa the village head has also submitted to the Regent at the end of the fiscal year.
Keywords: Human Resource Accounting, Public Sector Accounting, Intangible Assets, Financial Statement.
References
Ahmad, Nirwana. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar.
Malik, Adam. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Studi Kasus Pemerintah Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Skripsi. Politeknik Negeri Samarinda.
Sapaat, Adi, Rinto. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Skripsi. Politeknik Negeri Samarinda.
Sutrawati, Kadek. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). Skripsi. Universitas Halu Oleo Kendari.
Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
Nawawi, Bahrun. (2017). Perpajakan Bendahara Desa. Indeks. Jakarta
Nurcholis, Hanif. (2015). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Jakarta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. CV ALFABETA. Bandung.
Sujarweni, V Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
Tanjung, Abdul Hafiz. (2007). Akuntansi Pemerintahan Daerah. CV ALFABETA. Bandung.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Alokasi Dana Desa.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Alokasi Dana Desa.
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Rancangan Peraturan Desa Embalut Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pembentukan Tim Penyusun APBDes Tahun 2018
Rancangan Peraturan Desa Embalut Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
Rancangan Peraturan Desa Embalut Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/11/ Rincian Alokasi Dana Desa TA 2017. Akses tanggal 4 Desember 2018
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659326/jokowi/ Anggaran Dana Desa di tahun 2019 naik jadi Rp73 triliun. Akses tanggal 9 Desember 2018
https://kukarkab.bps.go.id/statictable/2016/09/15/16/ Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara 2015. Akses tanggal 14 Desember 2018
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Eksis
-------------------------------------------------------------------
ISSN: 0216-6437 (PRINT)
ISSN: 2722-9327 (ONLINE)
-------------------------------------------------------------------
Jurnal EKSIS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
-------------------------------------------------------------------